 |
| Pekerja sedang memasang paving block dalam proyek pembangunan lingkungan di kawasan permukiman di Kabupaten Pacitan. |
PACITAN, Patroli-nusantara.com - Pembangunan ratusan paket jalan lingkungan di Kabupaten Pacitan berisiko meleset dari jadwal. Hingga awal Agustus 2026, dari total 292 paket pekerjaan yang bersumber dari APBD 2026, baru sekitar 99 paket atau 34 persen yang mulai dikerjakan di lapangan.
Sementara itu, sebanyak 193 paket pekerjaan lainnya masih berada pada tahapan administrasi dan pengadaan. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena waktu pelaksanaan pekerjaan semakin terbatas menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Keterlambatan pengerjaan juga berdampak terhadap realisasi belanja daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Pacitan mencatat serapan anggaran baru mencapai Rp3,37 miliar dari total pagu Rp36,57 miliar.
Dengan demikian, persentase realisasi belanja Disperkimtan baru mencapai 9,23 persen, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu OPD dengan realisasi anggaran terendah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Kepala Disperkimtan Kabupaten Pacitan, Heru Tunggul Widodo, membenarkan adanya keterlambatan tersebut. Menurutnya, kondisi itu salah satunya dipicu perubahan harga material di pasaran sehingga dokumen perencanaan harus disesuaikan kembali sebelum masuk ke sistem pengadaan.
“Mulainya memang terlambat karena perencanaan harus disesuaikan dengan perubahan harga material. Dokumen perencanaan ini baru tuntas pada akhir Juni lalu,” ujar Heru saat ditemui di Pacitan, Rabu (12/8/2026).
Selain persoalan perencanaan, proses pengadaan melalui e-Katalog juga sempat mengalami penumpukan berkas. Pada awalnya, ratusan paket pekerjaan tersebut hanya ditangani oleh satu pejabat pengadaan.
Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tersebut membuat proses, termasuk mekanisme mini kompetisi, berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Disperkimtan mengambil sejumlah langkah korektif. Di antaranya dengan menambah dua pejabat pengadaan baru serta melakukan konsolidasi terhadap paket-paket pekerjaan yang memiliki jenis dan lokasi berdekatan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan seluruh paket pekerjaan.
“Kami optimistis seluruh proses pengadaan selesai Agustus ini, sehingga pekerjaan fisik bisa segera dikebut. Kami menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada November 2026,” kata Heru.
Rendahnya serapan anggaran tidak hanya terjadi di Disperkimtan. Berdasarkan catatan evaluasi Pemerintah Kabupaten Pacitan, terdapat tiga OPD lain yang realisasi belanjanya masih berada di bawah angka 35 persen.
Ketiganya yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan realisasi sebesar 24,81 persen, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebesar 31,58 persen, serta Inspektorat Daerah sebesar 34,96 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.
Masyarakat diharapkan tetap bersabar selama pemerintah daerah melakukan penyesuaian perencanaan dan proses administrasi pengadaan. Namun, percepatan juga menjadi penting agar pekerjaan fisik tidak menumpuk di akhir tahun dan kualitas pembangunan tetap dapat terjaga.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, publik kini menunggu realisasi target Disperkimtan untuk menyelesaikan seluruh proses pengadaan pada Agustus dan menuntaskan pekerjaan fisik pada November 2026.
Jika target tersebut kembali meleset, bukan hanya serapan APBD yang berpotensi rendah, tetapi manfaat pembangunan jalan lingkungan yang ditunggu masyarakat juga ikut tertunda.
(Red).
