TULUNGAGUNG | PATROLI-NUSANTARA.COM — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung dinilai membutuhkan penguatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Forum Mitra SPPG Tulungagung, Rifgi Firmansyah, dalam kegiatan silaturahmi dan koordinasi mitra SPPG yang diikuti 133 SPPG se-Kabupaten Tulungagung di Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tulungagung, Jumat (11/9/2026).
Menurut Rifgi, komunikasi yang terbuka dan efektif menjadi salah satu kunci agar berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak berlarut-larut. Terlebih, program tersebut menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh menjadi persoalan yang diabaikan.
“Harapannya dengan Korwil yang baru, komunikasi bisa lebih kooperatif dan tersambung. Yang sebelumnya sempat mengalami kendala komunikasi, ke depan kami berharap bisa lebih baik,” ujar Rifgi.
Jangan Tunggu Persoalan Membesar'
Rifgi menegaskan, persoalan yang muncul di lapangan seharusnya dapat segera dikomunikasikan dan dicarikan solusi bersama. Menurutnya, pola koordinasi yang cepat diperlukan agar persoalan teknis maupun administrasi tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Forum Mitra SPPG berharap kehadiran Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Tulungagung yang baru, Ahmad Habibi, dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif antara BGN dan para pengelola SPPG.
Koordinasi, kata Rifgi, bukan sekadar forum pertemuan formal. Lebih dari itu, komunikasi harus mampu menjadi jalur penyelesaian ketika mitra menghadapi persoalan dalam menjalankan program MBG.
Keamanan Pangan Jadi Perhatian Utama
Selain persoalan koordinasi, keamanan pangan menjadi perhatian serius Forum Mitra SPPG.
Rifgi menekankan bahwa proses penyediaan makanan harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya persoalan yang dapat merugikan penerima manfaat, termasuk risiko kejadian keracunan makanan.
“Keamanan pangan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai ada persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.
Karena itu, pengawasan terhadap proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan dinilai harus dilakukan secara konsisten. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan juga perlu segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
Perizinan Dinilai Tak Jadi Kendala Berarti
Dari sisi perizinan, Rifgi menyebut sejauh ini belum terdapat kendala berarti. Namun, pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tetap diharapkan memberikan pendampingan apabila masih terdapat persyaratan yang harus dilengkapi pengelola SPPG.
Pendampingan tersebut dinilai penting agar persoalan administratif tidak menghambat keberlangsungan program yang memiliki sasaran luas tersebut.
Korwil Baru BGN Siapkan Pendataan dan Kunjungan
Sementara itu, Korwil BGN Tulungagung Ahmad Habibi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan terhadap seluruh dapur SPPG yang ada di Kabupaten Tulungagung.
Setelah proses pendataan, kunjungan ke dapur SPPG akan dilakukan secara bertahap.
Kunjungan tersebut tidak hanya untuk melihat kondisi dapur, tetapi juga memastikan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) berjalan sebagaimana mestinya.
Kunjungan juga diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan secara langsung sekaligus membuka ruang penyelesaian bersama apabila ditemukan kendala di lapangan.
133 SPPG Jadi Tantangan Koordinasi
Dengan jumlah 133 SPPG, penguatan koordinasi tentu bukan pekerjaan ringan. Banyaknya unit pelayanan menuntut adanya sistem komunikasi dan pengawasan yang mampu berjalan efektif hingga tingkat pelaksana.
Karena itu, pertemuan antara Forum Mitra SPPG dan BGN tersebut menjadi momentum penting untuk membangun pola kerja yang lebih terbuka, responsif, dan terukur.
Program MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas, keamanan, ketepatan sasaran, serta kemampuan seluruh pihak dalam menyelesaikan persoalan secara cepat dan transparan.
Kegiatan koordinasi tersebut turut dihadiri Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang diwakili Sekda Tulungagung Tri Hariadi, anggota DPR RI Komisi IX Heru Cahyono, Forkopimda, serta sejumlah pihak terkait.
( Red .PATROLI-NUSANTARA.COM )
